Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (dua dari kiri) saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/BASARNAS di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Arief/Man

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/BASARNAS, bersepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam  RAPBN TA 2023 sesuai dengan saran, masukan, serta usulan dari Komisi V DPR RI.

Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022) dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Ia menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan para mitra kerja Komisi V adalah penetapan hasil pembahasan RKA K/L TA 2023 dalam RAPBN TA 2023.

"Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2023 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI," papar Lasarus.

Lebih lanjut Komisi V DPR RI juga menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2023. (ssb/aha)